Anies Mau Menggusur Warga Taman Kota Tanpa Sosialisasi, Janji Tak Menggusur Cuma Fiksi

loading...

Rupanya kebijakan Gubernur Anies yang dinilai sangat anti atau mengharamkan penggusuran itu cuma berlaku saat kampanye. Begitu terpilih dan memerintah maka langusng amnesia akut dengan janji-janjinya. Jadi janji tak menggusur cuma fiksi belaka. Akhirnya, ratusan warga mengadu ke DPRD DKI kemarin bersikukuh menolak direlokasi. Ya takutlah direlokasi entar dicaplok sama rezimnya Anies-Sandi.

Faktanya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengambil alih Taman Kota sekaligus menggusur seluruh permukiman warga RT 01 dan RT 16 RW 05 Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Sekedar info, warga di tempat itu mengalami musibah kebakaran waktu lalu.


Bayangkan dalam kondisi terkena musibah yang sangat memilukan eh tanpa basa-basi dan sosialisasi langusung main menggusur saja. Ini adalah tindakan yang sangat tak berperikemanusiaan dan melawan ucapan dari sang Gubernur yang sangat menolak penggusuran di DKI.

Saat mengunjungi Kampung Akuarium masih ingat kata-katanya yang sangat menohok? “Jangan lagi ada penggusuran di bumi Indonesia.!” Itu sebelum beliau bertolak ke Maroko dan Turki. Tapi itu lagi-lagi hanya pameran lidah Gubernur untuk menarik simpati warga dan publik.

Kenyataan berbicara lain. Sang Gubernur sama sekali tak pernah menepati apa yang dia pernah ucapkan. Atau Anis sendiri tak pernah sadar kata-kata yang meluncur dari mulutnya saking banyaknya teori dan dan kebanyakan mikir akhirnya tak terkontrol lagi.

Warga langsung bereaksi dan mengadu ke DPRD. Warga sudah nggak mau ke Balai Kota karena percuma saja tidak bakal disambut dan ditangani keluhan yang dialami warga. Jadi pilihan mengadu ke DPRD mejadi solusi yang tepat. DPRD DKI masih dipercaya uuntuk menyuarakan jeritan atas ketidakadilan yang dialami warga.

Sejumlah warga korban kebakaran di Jalan Perumahan Taman Kota, RT 016 RW 005, Kembangan Utara, Jakarta Barat yang berunjuk rasa diterima Anggota DPRD Fraksi PDIP Sereida Tambunan untuk beraudiensi di teras Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (2/5) seperti dilansir Media Indonesia serta Tribunnews .

Kontan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI melayangkan teguran keras kepada Gubernur Anies Baswedan. Tak tanggung-tanggung langsung diberikan dalam bentuk surat yang ditujukan kepada tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI sekaligus, yakni Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Dinas Pendidikan..

Lewat Surat bernomor B101/FPDI PERJUANGAN/DPRD-DKI/V/2018, Fraksi PDIP DPRD DKI meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, menghentikan penggusuran. Teguran tersebut dilayangkan Ketua Fraksi PDIP, Gembong Warsono, Rabu (2/5/2018) kemarin.

Dalam paparannya, Fraksi PDIP minta agar Pemprov DKI Jakarta menunda sekaligus menghentikan segala aktivitas yang berkaitan dengan relokasi warga.



"Berkenaan dengan pengaduan warga yang kami terima tertanggal 2 Mei 2018, terkait penggusuran yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap RT 01 dan RT 16 RW 05 Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat, maka dengan ini kami mengimbau kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menunda sekaligus menghentikan segala aktivitas yang berkaitan dengan relokasi warga," jelasnya dalam surat Fraksi PDIP pada Rabu (2/5/2018).

Surat dengan nomor B101/FPOI PERJUANGAN/DPRD-DKI/V/2018 dengan perihal penundaan relokasi warga ditandatangani oleh Ketua Fraksi Gembong Warsono. "Sudah dikirim tadi pagi, semoga di respons dinas terkait, kan dia (Pemprov DKI) katanya anti gusur menggusur," kata Sereida, Kamis (3/4).

Tuh kan yang jadi pegangan dari warga dan anggota DPRD adalah anti gusur menggusur kok malah merealisasikan secara santun? Artinya Gubernur tanpa ada di tempat tapi ya membiarkan aksi penggusuran itu terjadi. Siap-siap lagi Gubernur Anies melempar kesalahan ke jajaran atau bawahannya padahal dirinya sudah memberikan restu.

Dalam surat ada poin yang menyinggung tentang rasa kemanusiaan, mengingatkan janji kampanye Gubernur Anies yang konsisten ngomong tak akan ada lagi penggusuran. Tapi seperti biasa ucapan Anies itu hanyalah basa-basi.

Gembong menyatakan bahwa semua proses yang sudah dilakukan yaitu relokasi agar dihentikan terlebih dahulu. Dia juga mengingatkan Satpol PP agar tidak menjadi trauma bagi warga di saat mengalami musibah.

Apalagi fatalnya, berdasarkan laporan warga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum pernah melakukan sosialisasi terkait rencana penggusuran kawasan Taman Kota kepada warga. Kebijakan amburadul dari Pemprov di bawah kepemimpinan Anies dan Sandi ini menunjukkan bahwa memang keduanya tak kompeten untuk menangani masalah-masalah di DKI. Yang ada hanyalah keressahan warga yang mendapati pemimpinnya sebagaai pengayom dan pelindung Cuma sibuk berpiknik ria dan tak peduli kondisi warganya yang terkena musibah. Apes, apes, pepes.

Sumber

Tweet