Jokowi: Ndeso? Lemah? Otoriter? Diktator? Saya Demokrat!

loading...

Dalam sejarah kepemimpinannya, awalnya Presiden Jokowi hanya dipandang sebelah mata oleh lawan-lawan politik maupun para pengamat politik. Dengan hanya selisih suara 6,3 persen terhadap lawannya di dalam Pilpres 2014, Presiden Jokowi diprediksi akan sulit bergerak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai presiden. Pengamat membandingkan dengan kondisi parlemen di jaman pemerintahan SBY, pada era Jokowi pihak oposisi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih dianggap sudah menguasai parlemen, sehingga akan sangat sulit dan dianggap mendekati mustahil bagi Jokowi untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah.

Waktu itu tidak sedikit beredar cemoohan di media sosial tentang penampilan Presiden Jokowi. Dari urusan baju, kancing jas sampai cara bicara dalam bahasa Inggris, menjadi bulan-bulanan para netizen yang tidak menyukai pemerintahan Jokowi. Btw, sampai sekarang juga masih ada kok yang belum move on hehehe.. Akhirnya Presiden Jokowi mendapat predikat “Ndeso” dalam artian negatif.


Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Koalisi oposisi pun mulai luntur dan akhirnya bubar sendiri. Warga masyarakat mulai terbiasa dengan gaya blusukan Jokowi ke pelosok negri dan kuis berhadiah sepeda yang bahkan terkenal sampai ke manca negara. Pembangunan bergeliat di mana-mana, marak dan nyata. Presiden Jokowi menjadi bak selebriti yang selalu dielu-elukan rakyat ke manapun beliau blusukan. Orang mulai menyebut beliau dengan kata“Sederhana” tanpa arti negatif. Ini kok kata-katanya kayak cerpen saya ya, padahal saya lagi nulis tentang politik lho.

Ada dua momen yang kemudian menambah predikat lain pada Presiden Jokowi, yaitu “Otoriter” dan “Diktator”. Satu adalah ketika menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Perpu Ormas. Perppu tersebut, salah satunya, berfungsi membubarkan ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Korban pertama aturan itu Hizbut Tahrir Indonesia yang hendak mendirikan kekhalifahan di Indonesia. Dan yang satu lagi ketika menerbitkan Undang Undang Penyelenggaraan Pemilu (Nomor 7 Tahun 2017). Undang Undang yang menetapkan ambang batas presidensial 20 persen itu dianggap sebagai upaya Presiden Joko Widodo untuk menahan kemungkinan adanya calon presiden lain pada pemilu 2019.

Pada waktu itu Presiden Jokowi juga pernah menegaskan bahwa tidak ada kekuasaan absolut atau otoriter di Indonesia. Hal ini dimuat dalam kata sambutannya yang disampaikan pada bulan Agustus 2017. "Awal-awal kan banyak yang menyampaikan, saya Presiden 'ndeso', Presiden tidak tegas, klemar-klemer…. Eh begitu kami menegakkan undang-undang, malah balik lagi. Loncat menjadi otoriter, diktator. Yang benar yang mana? Yang klemar-klemer, yang ndeso atau yang diktator dan otoriter?"

Jokowi menegaskan bahwa konstitusi di Indonesia tidak memungkinkan terwujudnya kekuasaan absolut atau pemimpin otoriter. Indonesia memiliki lembaga formal yang memiliki peran sendiri-sendiri. Ada lembaga yang memang berfungsi mengawasi serta mengontrol, ada pula lembaga yang berfungsi mengeksekusi program. Selain itu, ada pula lembaga non formal yang ikut mengawasi tata laksana pemerintahan. "Juga ada pers, ada lembaga swadaya masyarakat, ada masyarakat itu sendiri, semua mengawasi. Jadi negara ini negara hukum yang demokratis, yang dijamin oleh konstitusi. Enggak akan ada yang namanya diktator dan otoriter. Enggak akan ada," ujar Jokowi.

Hal yang sama juga baru saja disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam sambutannya di dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapinmas) Partai Demokrat, hari ini di Sentul, Bogor. "Menurut saya, saya tidak ada potongan sama sekali pemimpin yang otoriter, penampilan saya juga tidak sangar, ke mana-mana juga saya tersenyum," ungkapnya. "Makanya saya berani bilang saya itu bukan seorang pemimpin otoriter, saya ini seorang demokrat."

Presiden Jokowi ini pinter ya memilih kata-kata yang paling pas sesuai dengan situasi dan kondisi. Pemilihan kata “demokrat” bisa diartikan juga sebagai kedekatannya dengan Partai Demokrat. Kode keras nih kayaknya hehehe…

Pak Jokowi, anda bukan hanya demokrat, anda juga seorang politisi yang hebat, kuat, dan smart. Yessss!!!

Sumber

Tweet