Kalah Versi Quick Count, Fadli Zon Salahkan Lembaga Survei

loading...

Logika Fadli Zon seperti ini. Lembaga survei itu tidak independen. Karena tidak independen, maka hasilnya juga tidak bisa dipercaya. Mulai dari hasil survei sampai hasil Quick Count. Sementara survei internal mereka harus dipercaya, sekalipun sudah pasti tidak independen. Pokoknya, hasil lembaga survei internal merekalah yang harus dipercaya. Itu kalau kalah di lembaga survei.

Beda kalau mereka menang. Fadli Zon akan mengatakan bahwa memang rakyat menginginkan perubahan. Karena pemerintah sekarang tidak melayani rakyat dengan baik, tidak ada kepemimpinan yang adil, dan lain sebagainya lah. Pokoknya kalau Prabowo dimenangkan harus diterima karena alasannya sangat masuk akal. Loh…


Memerhatikan hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei, Jokowi menang di sekitar 50-55% dari Prabowo sekitar 45-50% dengan total suara masuk 70-80%. Rata-rata seperti itu. Jadi bisa dikatakan dari versi hitung cepat Jokowi-Amin meraih kemenangan.

Karena Fadli Zon sudah mulai menyalahkan lembaga survei yang memenangkan Jokowi, maka perlu Anda pahami dulu hal-hal penting tentang lembaga survei. Hal ini penting agar tidak mengacaukan pemahaman karena pengiringan opini dari politisi gemblung seperti Fadli Zon.

Hasil hitung cepat dari beberapa Lembaga survei menggunakan metode sampling TPS. Jadi tidak semua hasil perhitungan suara di TPS masuk ke lembaga survei. Setiap lembaga survei berbeda data sampling. Ada yang mengambil 2000 sampling TPS. Ada juga yang mengambil 3000 sampling TPS. Jadi benar bahwa hasil Lembaga survei bukanlah hasil pasti dari perhitungan suara yang sebenarnya. Tetapi metode sampling ini sudah terbukti tidak jauh dari hasil sebenarnya.

Anda juga perlu membedakan hasil survei dengan hasil hitung cepat. Kalau survei berdasarkan pengakuan orang yang diwawancarai, pilihannya belum pasti. Tetapi kalau hasil hitung cepat, pilihannya sudah pasti, hanya saja mewakili beberapa TPS.

Hal ini penting untuk mengcounter tuduhan Fadli Zon bahwa hasil hitung cepat tidak bisa dipercaya. Jadi bukan tergantung pemilihnya, melainkan tergantung hasil perhitungan suara di ribuan TPS tadi. Meski harus diakui bahwa bisa saja hasil hitung cepat berbeda dengan hasil sebenarnya.

Hasil hitung cepat lembaga-lembaga survei ini pun tidak ditentukan independensi lembaga survei. Independen atau tidak, tidak akan mempengaruhi hasil perhitungan di KPU. Berbeda dengan hasil survei – yang bisa saja dipengaruhi independensi – dibuat untuk menggiring opini. Kalau hasil hitung cepat tidak mungkin diadakan untuk menggiring opini, kecuali mereka tahu kalau sudah kalah.


Hasil lembaga survei biasanya digunakan untuk mengukur elektabilitas capres-cawapres dan memetakan suara masing-masing pasangan. Tujuannya adalah untuk menentukan strategi kampanye mana yang harus diambil dan daerah-daerah mana yang perlu diambil tindakan yang cepat.

Misalkan, lembaga survei menghasilkan bahwa di Jawa Barat Jokowi masih kalah. Maka hasil survei tersebut dapat digunakan untuk mengambil kebijakan strategis entah untuk meningkatkan militansi kampanye entah untuk menyebarkan visi-misi secara lebih intensi.

Dari sini sangat kelihatan bahwa hasil lembaga survei yang tidak valid – sekalipun mereka dibayar untuk itu sehingga dianggap tidak independen – akan merugikan pihak yang menggunakan hasil itu. Masak iya sih koalisi Jokowi mau rugi memanfaatkan data bodong. Berpatokan pada lembaga survei abal-abal justru akan merugikan diri sendiri. Ujungnya tidak tahu harus menentukan strategi yang tepat.

Sama seperti hasil lembaga survei untuk elektabilitas sangat penting validitasnya, demikian juga dengan hasil hitung cepat sangat penting validitasnya. Kenapa sangat penting? Karena hasil hitung cepat dapat menjadi acuan kepada koalisi untuk menentukan mereka menang atau tidak. Mereka sangat menunggu hasil. Maka dengan adanya hasil hitung cepat, mereka sudah tahu bahwa hasilnya menang atau tidak.

Tetapi…. Sama seperti perkataan Jokowi bahwa semua harus bersabar untuk menunggu hasil perhitungan suara secara resmi. Karena hasil yang menentukan itu adalah hasil perhitungan suara di KPU, bukan di hitung cepat.



Jadi kalau Fadli Zon tidak percaya hasil hitung cepat, silakan saja. Kalau dia tidak percaya lembaga survei, silakan saja. Tetapi jangan menyalahkan lembaga survei yang punya metode ilmiah dan datanya tersendiri. Jangan merusak kredibilitas dan kualitas metode ilmiah hanya karena kamu tidak dimenangkan. Jangan mengatakan kebenaran itu adalah suatu kesalahan ketika kebenaran itu tidak berpihak terhadap kepentinganmu.

Sumber

Tweet