Kinerja DPR Jeblok, Fadli Zon Minta Rakyat Memaklumi

loading...

Selamat malam Batfans! Kalau kamu adalah seorang bos di sebuah perusahaan lalu pegawai mu ada yang gak bener kerjanya, tentu kamu akan menghukum karyawan kamu itu bisa bentuk teguran atau kalau bertahun-tahun gak bener kerjanya ya mungkin dipecat. Apalagi kalau karyawan kamu itu digaji besar tapi hasilnya nol besar dan malah merugikan kamu. Pasti kamu kesel dong, dalam hati "Bangke nih orang, udah gaji gede, tidur mulu, kerja gak becus pula"

Nah akan semakin kesal kalau pegawai kamu itu udah gak becus, minim prestasi tapi minta dimaklumi ketidak-becusannya. Makin makin kesel lagi kalau kamu tau di luar kantor tuh orang ngomongnya gede. Bilang kamu gak bener memimpin perusahaan, harusnya begini begitu, dan lain-lain.


Tapi bagaimana kalau yang kerja itu anggota DPR?

Kinerja DPR yang jeblok tersebut diungkapkan oleh Peneliti Formappi Fungsi Pengawasan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, M Djadijono. Ia mengkritik kinerja anggota DPR selama Masa Sidang I Tahun sidang 2018-2019.

“Sebanyak 3 RUU kumulatif terbuka lainnya prolegnas prioritas selama 55 hari kerja berapa RUU yang dibahas dan disahkan menjadi UU? tidak ada satupun UU dari prolegnas yang dibahas dan disahkan,” ujar Djadijono.

Djadijono juga menyoroti DPR yang menunda-nunda penyelesaian pembahasan RUU Prioritas. RUU-RUU yang sudah dibahas selama lebih dari 5 kali masa sidangpun pada rapat paripurna penutupan masa sidang I Tahun Sidang 2018-2019 justru disetujui untuk diperpanjang waktu pembahasannya. “Ada RUU yang mangkrak jadi tetap tercatat sebagai RUU yang belum selesai pada akhir sidang 2018-2019 ada 15 RUU yang dimintakan perpanjangan waktu pembahasan oleh DPR,” kata Djadijono.

Selain itu, Djadijono juga mengkritik fungsi anggaran DPR. Ia menyinggung, ada Komisi tertentu di DPR yang mengadakan rapat pembahasan pagu anggaran dengan Kementerian atau Lembaga mitra kerjanya dilakukan secara tertutup. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 246 ayat (2) Tatib DPR yang menentukan bahwa setiap rapat DPR bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutup.

Lalu, Djadijono juga menyoroti fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksana Undang-Undang. Ia menuturkan, DPR dalam mengawasi pelaksanaan UU dan peraturan pelaksanaanya tidak jeli. Hal itu, tutur Djadijono, tampak dalam melakukan pembiaran kepada Pemerintah melanggar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258 Tahun 2015. Djadijono juga menyoroti telah terjadinya pembiaran kepada penambahan pagu anggaran subsidi Listrik tahun 2017 sebesar Rp 5,22 triliun yang tidak sesuai dengan UU APBN/APBN-P. Sehingga penambahan belanja subsidi listrik sebesar Rp 5,22 triliun direalisasikan tanpa penganggaran dalam APBN/APBN-P serta tidak didukung dengan dasar hukum yang jelas.

“Kalau mau pakai istilah yang lebih tajam tidak diendus oleh DPR temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang sangat besar,” tutur Djadijono.

Fadli Zon sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Dia sendiri mengakui kalau ada penurunan intensitas kinerja anggota DPR di tahun politik menjelang Pemilu Legislatif 2019 nanti.

Selain menjalankan tugasnya sebagai anggota legislatif, para anggota DPR juga disibukkan dengan kegiatan kampanye dan kunjungan ke daerah pemilihan (dapil). "Saya kira pasti akan terjadi penurunan intensitas (kehadiran) karena ada banyaknya kegiatan di dapil kan sekaligus kampanye. Ini saya kira yang perlu dimaklumi juga. Ini terjadi di semua partai politik," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.


Nah kalau anggota DPR harus kita maklumi, yah mereka kan harus terpilih lagi dong untuk mewakili kita-kita ini. Pasti sibuk kampanye sana sini, sesi pemotretan untuk dipasang di spanduk, di baliho dan sebagainya. Harus tampil prima dengan senyum menawan dong. Mereka juga harus memikirkan janji-janji apa yang manis untuk bisa diberikan pada rakyat, sepertinya ide penghapusan pajak motor bagus tuh.

Jadi untuk kalau kinerjanya jeblok harap dimaklum saja lah, lagi sibuk pemilu. Mereka ini anggota dewan yang sibuk banget sampai-sampai gak sempat datang rapat di Senayan. Kalau pun datang mereka kelelahan dan tertidur seperti Jonan yang dulu tidur di kereta karena kelelahan.

Itu kenapa DPR RI Periode 2014-2019 di tahun 2015 kinerjanya belum memuaskan. https://nasional.sindonews.com/read/981088/149/kinerja-dpr-belum-memuaskan-1427258488

Dan tahun 2016 juga jeblok https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161231125924-32-183309/jangan-lupakan-kinerja-jeblok-dpr-tahun-2016

Lalu katanya paling buruk di tahun 2017 https://nasional.sindonews.com/read/1217724/12/formappi-kinerja-legislasi-dpr-paling-buruk-tahun-2017-1499094921

"Tapi mereka dibayar oleh uang rakyat!" Teriak tetangga saya.



Mohon bersabar ini ujian. Mohon bersabar ini ujian....

Sumber

Tweet