Karena Gak Becus Urus Kota, Anies Digugat Oleh Warga Jakarta!

loading...

Warga melaporkan Anies ke PTUN. Ia digugat. Karena tidak becus urus kota. Bukannya memberikan kelancaran, Anies malah merusak Jalan Sabang, daerah elit Menteng, Jakarta Pusat.

Para warga yang bermukim di sepanjang ruas jalan Sabang Menteng, mengajukan permohonan ke PTUN karena keberatan atas kebijakan lucu dari si Anies.


Satu per satu kelucuan dari Anies itu dibongkar dan digugat oleh warga. Warga ini dirugikan, karena kebijakan satu arah. Kalau di daerah penulis sih, tidak ada kebijakan satu arah.

Semuanya dua arah. Ya, mungkin beda di Jakarta. Bisa saja kebijakan satu arah ini, menjadi sebuah alternatif cara Anies untuk membuat Jalan Sabang justru jadi lebih lancar.

Tapi begini loh para pembaca. Kalau sampai digugat warga, artinya kebijakan satu arah Jalan Sabang adalah kebijakan yang tidak menguntungkan dan malah membuat rugi. Ini adalah sebuah kedunguan yang hakiki, dipertontonkan oleh si Anies gak jelas itu.



Permohonan dengan register perkara Nomor: 20/P/FP/2018/PTUN.JKT tertanggal 26 Nopember 2018 tersebut berisi tentang permintaan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara agar Surat Permohonan yang diajukan oleh warga dengan nomor:

05/RWLF/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 ditetapkan sebagai keputusan pejabat tata usaha negara oleh PTUN karena surat permohonan tersebut tidak dijawab oleh Pemprov dalam waktu 10 hari.

Permohonan ke PTUN ini kita lakukan karena Pemprov tidak menanggapi surat permohonan berisi keberatan warga jalan Sabang atas pemberlakuan kebijakan satu arah di jalan Sabang.

Kebijakan ini sangat merugikan warga karena omzet penjualan mereka menurun drastis sejak diberlakukannya kebijakan itu…

Disamping itu, Pemprov tidak memahami bahwa kawasan sepanjang Jl. Sabang tersebut telah menjadi kawasan niaga sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu.

Sehingga alasan membuat kebijakan satu arah karena Jl. Sabang menjadi biang kemacetan dan akan melakukan penataan trotoar adalah alasan yang mengada-ada. Lagipula kebijakan tersebut dibuat tanpa dasar hukum yang jelas.



Tegas Rinto Wardana,SH.,MH yang bersama dengan Rolas Jakson, SH.,CLA bertindak selaku Penasihat Hukum Warga Jl. Sabang.

Sumber

Tweet