Mulai Tidak Satu Irama, PKS Menuntut Kejelasan Cawapres

loading...






Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nampaknya telah menuntut Partai Gerindra untuk segera memilih cawapres. Hal ini terlihat dari pihak PKS mengatakan masalah Sekber belum dibentuk. Padahal, minggu sebelumnya Prabowo mengundang empat partai untuk meresmikan sekber. Empat partai tersebut adalah Partai Gerindra, PKS, PAN dan PBB.

Direktur Pencapresan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Alynudin kedua partai baru meresmikan gedung bersama yang akan dijadikan tempat kegiatan terkait pemenangan pemilihan presiden (pilpres) 2019 mendatang. Bahkan, Suhud mengatakan baru meresmikan gedung, belum ada sekber. Sekber akan terbentuk ketika calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) definitif untuk Pilpres 2019 sudah ditentukan partai koalisi.


Perlu diakui, penentuan capres dan cawapres masih belum selesai sampai saat ini. Dia menekankan, sekber baru akan resmi jika proses penentuan capres dan cawapres selesai di Majelis Syuro PKS dan Gerindra. Walaupun secara lisan, Prabowo telah mengungkapkan bahwa akan menjadikan PKS sebagai cawapresnya. Akan tetapi, belum ada ketetapan hati dari Prabowo untuk bisa menentukan salah satu nama untuk dijadikan cawapres dari PKS.

Seperti telah diketahui, bahwa PKS memiliki sembilan nama untuk dijadikan cawapres Prabowo. Saat ini, pihak PKS masih menunggu nama capres yang sudah diamanatkan Gerindra kepada Ketua Umum Prabowo Subianto. Seiring dengan itu, Majelis Syuro PKS juga akan memberikan sembilan nama cawapres yang akan diserahkan kepada Partai Gerindra.

Selain itu, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra yang mengaku belum ada komunikasi soal Sekber. Sebelumnya, Yusril memprotes ada logo partai yang dipimpinnya di dalam undangan peresmian gedung sekber yang berada di Jalan Amir Hamzah, Jakarta Pusat pekan lalu. Selain PBB, di dalam undangan juga tercantum logo Partai Amanat Nasional (PAN).

Nampaknya, Partai Gerindra sudah mulai bermain klaim. Sebenarnya PKS sudah jauh-jauh hari berultimatum syarat Partai Gerindra berkoalisi adalah menjadikan PKS sebagai cawapres. Akan tetapi, nampaknya Partai Gerindra untuk menarik PAN, PKB dan Partai Demokrat. Di mana tiga partai tersebut sudah memiliki nama cawapres. PKB mengusung Cak Imin. PAN mengusung Zulkifli Hasan. Sedangkan Partai Demokrat nampaknya akan mengusung Agus Harimurti Yudhoyono.

Kita juga perlu meninjau kembali Pilkada DKI jakarta. Di mana PKS tidak tidak mendapatkan posisi apapun. Padahal, strategi politik untuk memenangkan Anies-Sandi berasal dari kader PKS. Harusnya, Pilpres 2019 adalah balas budi yang jelas untuk Pilkada DKI Jakarta. Jika Partai Gerindra tidak memilih PKS, hancurlah hubungan PKS dan Partai Gerindra. Di sisi lain, Partai Gerindra sedang diterpa isu masalah logistik yang minim. Bisa jadi PKS akan kabur dan mengusung Gatot Nurmantyo.


Saat ini, PKS terus melakukan komunikasi intens dengan PAN dan Partai Demokrat untuk bergabung di dalam sekber Gerindra-PKS yang akan menantang koalisi petahana Joko Widodo kelak. Komunikasi pun dijalin pula dengan PBB dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Memang hal yang wajar jika PKS meminta kejelasan dari Partai Gerindra. Hal ini juga tercermin dari Presiden PKS Sohibul Iman yang tidak datang pada saat peresmian Sekber.

Nampaknya Partai Gerindra tidak bisa berkompromi lagi dengan PKS. PKS saat ini menuntut kejelasan. Partai Gerindra sepertinya memiliki tugas cukup besar. Pertama, harus segera menetapkan satu dari sembilan nama dari PKS. Lalu, memperkuat koalisi dengan PAN. Walaupun, Amin Rais sudah menyatakan keberpihakan kepada Partai Gerindra, PAN masih belum menyatakan diri untuk bergabung. Dukungan dengan PBB, tidak menjadi hal yang kuat. Di mana posisi PBB pun tidak strategis untuk masalah jumlah koalisi. Yuzril Ihza Mahendra hanya dimainkan untuk menyerang kebijakan Jokowi.

Kedua, Partai Gerindra harus mencari tambahan dana untuk dana Pilpres 2019. Adanya Pilkada Serentak bukan menjadi pemasukan bagi Partai Gerindra. Partai Gerindra harus memiliki anggaran yang cukup besar untuk memenangkan Pilkada serentak. Terutama di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ketiga, menenangkan masa pendukungnya. Masa yang arogan ini, cukup menurunkan citra Prabowo. Harusnya, pada aksi #GantiPresiden2019 kemarin tidak perlu ada bentrokan. Para pendukung perlu mendongkrak elektabilitas Prabowo yang telah turun.


0 Response to "Mulai Tidak Satu Irama, PKS Menuntut Kejelasan Cawapres"

Posting Komentar